PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017

12 April 2016
PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Pra Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017. Acara yang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 4 hingga 5 Maret 2016 di Hotel Kapuas Palace Pontianak dihadiri oleh para Staf Ahli Gubernur dan Asisten di lingkungan Sekda, Kepala Badan/Dinas/Satuan Kerja di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat serta Kepala Biro di Lingkungan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Prov.Kalbar.

Pra Musrenbang Provinsi yang merupakan bagian dari rangkaian Musrenbang Provinsi bertujuan untuk menajamkan dan mensinergikan usulan program dan kegiatan pembangunan lintas kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Ahi, mengharapkan rapat pra musrenbang ini mampu menghasilkan kesepakatan program dan kegiatan yang nantinya akan diterjemahkan dalam Renja SKPD sebagai bahan masukan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017. Dimana RKPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018.

Lebih lanjut Ahi menambahkan, terdapat empat indikator makro pembangunan yang perlu mendapat perhatian guna mewujudkan visi dan misi tersebut. Keempat indikator tersebut, yakni (1) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); (3) Penurunan Persentase Jumlah Penduduk Miskin; dan (4) Penurunan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Data menunjukkan, dengan menggunakan metode perhitungan baru, dari tahun 2010 hingga 2014 peningkatan IPM Kalimantan Barat berada pada urutan ke empat (64,89 poin) nasional. Ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai “Top Movers” bersama empat provinsi lainnya, yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Jambi. Untuk tahun 2017 IPM Kalimantan Barat ditargetkan meningkat menjadi 65,80 poin. Dalam hal laju pertumbuhan ekonomi, Kalimantan Barat mengalami sedikit perlambatan, dari 5,03% di tahun 2014 menurun menjadi 4,81% di tahun 2015. Untuk tahun 2017, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh sekitar 4,97%. Sementara itu, untuk angka kemiskinan tercatat sebesar 8,44% pada tahun 2015. Angka ini diharapkan dapat diturunkan menjadi 8,24% pada tahun 2017. Sedangkan kondisi tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 5,14%. 

Berdasarkan hal tersebut, guna mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Barat, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk bersama-sama berkomitmen membangun kesejahteraan secara menyeluruh dan berkeadilan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan lingkungan dengan memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. (Subbag Perencanaan)

Administrator