SOSIALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI TP4D KEJAKSAAN TINGGI KOTA PONTIANAK

10 Maret 2016
SOSIALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI TP4D KEJAKSAAN TINGGI KOTA PONTIANAK

Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 di Ruang Audio visual UPTD Agribisnis dilakukan sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan Kota Pontianak kegiatan ini difokuskan untuk 3 (tiga) SKPD yang berlokus di Pontianak Utara yaitu Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Dinas kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Ketahanan Pangan

Dalam acara sosialisasi ini dihadiri Ir. Hidayati Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan sebagai moderator dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta staf ahli bidang hukum dan politik serta lebih dari 60 orang peserta.

Dalam paparannya Tim Kejaksaan Tinggi Kota Pontianak memperkenalkan keanggotaan TP4D Kota Pontianak selanjutnya menjelaskan dasar pembentukan TP4D yaitu berdasarkan Instruki Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan jaksa agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukkan TP4D Kejaksaan RI. Selanjutnya dilakukan paparan mengenai tugas dan fungsi TP4D yautu untuk melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan persuasif dan preventif, memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan BUMN mulai dari aspek perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, perizinan agar berjalan secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan.

Setelah Tim dari Kejaksaan Tinggi Kota Pontianak melakukan paparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan administrasi maupun keuangan strategis di masing-masing SKPD baik secara internal maupun permasalahan yang dihadapi dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, tata cara melakukan permohonan untuk mendapatkan layanan dari TP4D, sampai dengan penjelasan uuntuk mendapatkan legal opinion dan legal understanding.

Dengan terlaksananya sosialisasi TP4D diharapkan stigma negatif tentang ketakutan dalam mengelola program dan kegiatan terutama berkaitan dengan aspek keuangan yang dialami oleh Kepala SKPD dan Pihak ketiga tidak terjadi dan mengharapkan adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Pontianak dan Seluruh SKPD untuk dapat bersama-sama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengawasi pembangunan di Kota Pontianak (Kanty).

Administrator