MUSRENBANG RPJMD TAHUN 2019

15 Maret 2019
MUSRENBANG RPJMD TAHUN 2019

Rangkaian Musrenbang telah sampai pada tahap dilakukannya Musrenbang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2020-2024. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk mengikutsertakan masyarakat dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dengan menggunakan metode diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan untuk perbaikan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai kesepakatan demi memajukan pembangunan di Kota Pontianak yang sejalan dengan visi dan misi Walikota Pontianak untuk periode Tahun 2020-2024.

Musrenbang RPJMD dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Hotel Mahkota yang bertempat di Jl. Sidas. Pada hari pertama, Musrenbang RPJMD di isi dengan agenda pembukaan dan paparan dari beberapa OPD terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Pada hari pertama, tanggal 11 Maret 2019, dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dihadiri oleh para Bapak H. Bintoro, SE,MM selaku Kepala Dinas, Bapak Rusli Effendi, SP selaku Kepala Bidang Pertanian sekaligus menjabat sebagai Plt. Sekretaris Dinas dan Ibu Kanti Apriani, SP, MT selaku Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Pada hari kedua tanggal 12 Maret 2019, mulai dilakukan pemisahan per bidang, dan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak masuk pada bidang Ekonomi, dihadiri oleh Kepala Bidang Pertanian dan staf perencanaan sebagai petugas notulen.

Pada Musrenbang RPJMD, tiap OPD melakukan paparan dan diminta untuk menanggapi pertanyaan, usul, kritik dan saran dari masyarakat. Berdasarkan hasil notulensi pada Musrenbang RPJMD, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, usul dan saran dari masyarakat terkait Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, seperti pertanyaan dari Bapak Harun dari Bappeda sekaligus perwakilan masyarakat ini, beliau menanyakan bagaimana Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak mengantisipasi kelangkaan bahan-bahan pangan di pasar apabila terjadi air surut atau kondisi force majeure, bagaimana Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat menghasilkan uang, membuka lapangan pekerjaan sembari untuk meningkatkan Agribisnis, dan bagaimana pengendalian Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terhadap makanan (pangan, daging, ikan) ilegal, sedangkan Ibu Hamidah dari Kecamatan Pontianak Utara menanyakan tentang bagaimana sampah dapat bermanfaat jadi kompos atau pakan ternak, pupuk atau di daur ulang. Di sisi lain, seorang perwakilan dari wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara, tepatnya wilayah Bansir, Bapak H. Ibrahim menanyakan bagaimana tambak-tambak ikan tepian sungai Kapuas (keramba) agar dapat dibenahi sehingga ketika ada orang-orang yang berkunjung ke water front atau area tepian sungai kapuas dapat menjadi betah dan merasa nyaman ketika berkunjung dan agar hal tersebut dapat menambah penghasilan masyarakat sekitar.

Bapak Rusli Effendi, SP menanggapi semua pertanyaan dari masyarakat dengan baik serta serta dijelaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar masyarakat dapat memahami bahwa ada batasan-batasan yang tidak bisa dipaksakan atau dilakukan terbentur dengan aturan yang telah dibuat, seperti Water Front  yang memiliki aturan tersendiri bahwa keramba tidak diperbolehkan di sepanjang tepian sungai kapuas, namun ada titik tertentu yang masih diperbolehkan keramba di sekitar tepian sungai kapuas. Selain tanggapan dari Kepala Bidang Pertanian tersebut, masyarakat yang hadir juga ikut memberikan tanggapan pada pertanyaan yang telah diajukan yang ditujukan untuk bisa berbagi informasi antar sesama masyarakat, seperti Bapak Agus Maulidi dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura mengatakan bahwa Fakultas Pertanian sudah melakukan pemanfaatan sampah sebagai bahan daur ulang bahkan sudah di jual ke masyarakat.

Dari beberapa perwakilan juga mengusulkan beberapa hal yang dipandang perlu guna memajukan Kota Pontianak, seperti usul dari perwakilan Pontianak Barat yaitu Bapak Zaini yang ingin Kota Pontianak seperti di Jawa, tiap daerahnya dipetakan tentunya dengan sesuai aturan yang berlaku, misalnya di wilayah utara sudah dijadikan sebagai wilayah kawasan agribisnis/agriculture, maka di wilayah kawasan lain juga perlu untuk dibuat seperti itu. Sedangkan usul dari perwakilan wilayah Pontianak Timur yaitu Ibu Rita menginginkan agar keramba tepian sungai kapuas lebih dipercantik agar tidak merusak pemandangan water front, jadi agar ditata, dibenahi dan dipercantik.

Mendengar usulan tersebut, Bapak Kepala Bidang Pertanian memberikan tanggapan dan mengatakan bahwa untuk tahun depan, apabila berjalan sesuai rencana, maka di wilayah kecamatan Pontianak Barat akan dibangun BPP (Balai Penyuluh Pertanian) untuk mendukung aktivitas masyarakat bidang pertanian di wilayah tersebut. Asisten Bagian Administrasi, Ir. Hidayati, yang dulu pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak juga menambahkan bahwa beban kita semua adalah pada bidang pariwisata, bidang peningkatan kesejahteraan dan bidang pelayanan pada masyarakat. Menurutnya, keramba pada umumnya memang tidak bagus untuk pariwisata, tapi keramba tersebut dapat dipercantik dan dijadikan indah agar keramba tersebut dapat menjadi daya tarik pengunjung. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa permasalahan pupuk dari sampah itu lebih tepatnya untuk dijadikan sebagai media tanam karena kurangnya unsur hara. Wanita yang kerap dipanggil Ibu Ida itu juga menyarankan agar OPD mengajak pengelola UKM melakukan kunjungan agar mendapatkan wawasan yang luas terkait teknologi pengolahan dan pemasaran.

Menurut Bapak Fahmi selaku pakar ekonomi dari Universitas Tanjungpura menilai bahwa untuk meningkatkan pariwisata di Kota Pontianak, baiknya diadakan rencana penyelenggaraan Wisata Kuliner Halal. Menurutnya, beberapa OPD terkait dapat melakukan kerjasama misalnya Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak pada bagian penyediaan bahan pangan yang halal, dan OPD lain juga akan melakukan bagian yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selaku perwakilan dari Bappeda Kota Pontianak, Pak Harun mengatakan selanjutnya usul tersebut akan dirapatkan dengan duduk bersama OPD terkait seperti Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Dinas Kesehatan, Disperindag, Disporapar dan para pengelola Restaurant/Hotel di Kota Pontianak. Beliau juga menegaskan bahwa usulan dan ide dari masyarakat pada Musrenbang RPJMD dapat dibuat program baru atau dimasukkan kedalam kegiatan yang sudah tersedia pada tiap OPD. (R)

Administrator