Sertifikat Prima: Jaminan Mutu Produk Pertanian

06 Juli 2015
Sertifikat Prima: Jaminan Mutu Produk Pertanian

Oleh: Utari Ismawati, SP

Keamanan pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan. Penyediaan pangan yang cukup disertai terjaminnya keamanan, mutu dan gizi pangan yang dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Tuntutan konsumen akan keamanan pangan yang juga turut mendorong kesadaran produsen menuju persaingan sehat yang berhulu pada jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Untuk menjamin bahwa penanganan pangan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik, maka unit usaha pangan hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian. Pengakuan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dinyatakan mampu dan memenuhi persyaratan.

Sertifikat prima adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya  produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima Tiga (P-3). Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkin penyimpangan mutu dan keamanan  produk, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk (pphp.pertanian.go.id, 2015)

Prima Satu (P-1) merupakan penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik, dan cara produksinya ramah terhadap lingkungan. Prima Dua (P-2) yaitu penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Sedangkan Prima Tiga (P-3) adalah penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman di konsumsi (tekpan.unimus.ac.id, 2015).

Pemberian sertifikasi tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), dan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKPP). Pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pertanian merupakan pengakuan bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian. Sertifikasi Prima Tiga atau Prima Dua dikeluarkan oleh OKKPD, sedangkan sertifikasi Prima Satu dikeluarkan oleh OKKPP. Sekretariat Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Kalimantan Barat berada di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalimatan Barat. Kepengurusan OKKPD terdiri dari Direktur, Manajer Administrasi, Menejer Teknis dan Menejer Mutu dimana Direktur dan Menejer Administrasi berada di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalimantan Barat sedangkan Menejer Teknis dan Menejer Mutu berada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat.

Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak berperan dalam pendampingan dan pengawasan penerapan jaminan mutu, GAP (Good Agriculture Practices) dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu). Pelaksanaan GAP yang telah dilaksanakan yaitu Sekolah Lapang (SL) GAP yang terdiri dari beberapa jenis komoditas yaitu tanaman sayuran daun, papaya, lidah buaya, lengkeng, pisang Cavendish, jambu biji kristal, tanaman anggrek dendrobium dan vanda doughlas. Sedangkan pelaksanaan SL PHT yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak meliputi tanaman sayuran daun, lidah buaya, dan papaya.

Untuk mendapat Sertifikasi Prima tersebut  ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha tani yaitu pelaku usaha tani sudah menerapkan GAP, SOP dan registrasi kebun, pelaku usaha tani mengajukan permohonan sertifikasi, persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, keputusan sertifikasi, dan penyerahan sertifikat.

Beberapa pelaku usaha tani di Kota Pontioanak telah menerapkan GAP dan SOP Komoditas yang diusahakan namun registrasi kebun belum dapat dilaksanakan karena masih lemahnya sistem pencatatan yang dilakukan oleh petani, Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak melakukan sosialisasi, pendampingan, pembinaan serta bantiuan fasilitas kepada pelaku usaha tani dalam melaksanakan registrasi kebun. Diharapkan ke depan petani yang difasilitasi dapat menerapkan registrasi kebun, GAP dan SOP sesuai standar yang berlaku.

Dalam penerapan GAP  oleh pelaku usaha tani untuk mendapat sertifikat prima, para petani harus mengikuti pedoman standar yang ditetapkan. Dalam pedoman standar kegiatan tersebut, terdapat tiga kelompok kegiatan yang ditetapkan yaitu dianjurkan (A), sangat dianjurkan (SA), dan wajib. Untuk Sertifikat Prima Satu terdapat 12 kegiatan wajib, 103 kegiatan sangat dianjurkan, dan 64 kegiatan anjuran. Untuk Sertifikat Prima Dua terdapat 12 kegiatan wajib, 63 kegiatan sangat dianjurkan, dan 39 kegiatan anjuran. Untuk sertifikat Prima Tiga terdapat 12 kegiatan wajib, 29 kegiatan sangat dianjurkan, dan 15 kegiatan anjuran (https://ml.scribd.com, 2015).

Terhadap pelaku usaha tani yang sudah mendapatkan sertifikat, OKKPD atau OKKPP selalu melakukan audit untuk memastikan produk pertanian yang dihasilkan masih memenuhi standar yang ditetapkan, Ada dua macam audit yang dilakukan yaitu audit survailen dan audit investigasi. Audit survailen merupakan audit yang dilakukan untuk memeriksa konsistensi pelaku usaha pertanian yang telah memenuhi syarat-syarat yang dilakukan dan dilakukan setiap enam bulan. Sedang audit investigasi merupakan audit yang dilakukan sewaktu-waktu, untuk memeriksa pelaku usaha pertanian memenuhi syarat yang ditentukan.

Op. UPTD Agribisnis